Oleh : Risman Muhammad Penulis merupakan Mahasiswa Pascasarjana UNAS Jakarta
Korupsi adalah penyakit lama yang terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, seolah bangsa ini tidak pernah benar-benar sembuh. Di tengah berbagai capaian pembangunan, kita masih berhadapan dengan kenyataan pahit. Korupsi tetap menjadi musuh paling berbahaya lebih berbahaya daripada bencana alam, karena korupsi merusak secara senyap namun pasti. Korupsi menghancurkan moral, menggerogoti institusi, dan memperlebar jurang ketidakadilan. Inilah Korupsi ancaman serius dan TUGAS BESAR NEGARA sebagaimana judul catatan yang saya buat di atas.
Tak bisa dipungkiri berbagai fakta menunjukkan, bahwa praktik korupsi telah menyusup ke banyak sendi kehidupan. Ia muncul di ruang birokrasi, menyimpangkan layanan publik, menghambat dunia usaha, dan menodai kebijakan negara. Dalam setiap proses pembangunan, aroma penyimpangan itu kerap tercium bahkan sebelum bangunan itu berdiri. Di sekolah, rumah sakit, kantor pemerintahan, hingga bantuan sosial. Korupsi mengetuk pintu di mana saja.
Kita tahu bahwa korupsi bukan semata persoalan individu, melainkan persoalan sistemik. Kita tahu bahwa pola, jaringan, dan struktur kekuasaan yang melindunginya. Selama kekuasaan dapat dinegosiasikan dengan uang, selama hukum tunduk pada status dan jabatan, sulit bagi kita membayangkan bangsa ini berdiri di atas fondasi integritas. Penegakan hukum yang tebang pilih hanya membuat rakyat kehilangan kepercayaan. Tanpa keadilan, yakin dan percaya Negara Indonesia yang kita cintai ini perlahan akan runtuh dari dalam.
Karena itu, pemberantasan korupsi tidak bisa digantungkan pada aparat penegak hukum semata. KPK, kejaksaan, dan kepolisian memang memegang peran penting. Namun, dalam kenyataan pahit, lembaga ini terutama KPK pasca revisi UU KPK tidak lagi memiliki tingkat kepercayaan publik yang kuat. Banyak yang menilai lembaga-lembaga ini tidak lagi seefektif dahulu dalam menjalankan tugasnya. Jika aparat penegak hukum (APH) lemah, maka keberanian politik menjadi syarat mutlak.
Sebuah bangsa hanya bisa keluar dari jerat korupsi jika ada kemauan politik dari pemimpin, keberanian moral dari pejabat publik, dan tekanan sosial dari warganya. Tanpa tiga hal itu, maka pemberantasan korupsi hanya akan menjadi ritual tahunan setiap peringatan Hari Anti Korupsi.
Agenda antikorupsi harus menjadi gerakan nasional, bukan sekadar program birokrasi. Pendidikan integritas perlu ditanamkan mulai sejak dini; transparansi anggaran harus ditegakkan tanpa kompromi dan ruang-ruang gelap pengambilan keputusan harus dibuka seterang mungkin. Pemimpin publik mesti menjadi teladan.
Pada akhirnya, korupsi adalah ancaman serius terhadap masa depan bangsa. Ia mencuri hak rakyat miskin, memperlambat pembangunan, dan membuat negara kita sulit maju. Jika Indonesia ingin berdiri sejajar dengan negara-negara kuat dan negara maju, maka tidak ada pilihan selain memerangi korupsi dengan keberanian penuh. Tanpa itu, kita hanya akan menjadi bangsa yang sibuk membangun sambil terus meruntuhkan dirinya sendiri.
Memberantas korupsi adalah tugas besar negara yang tidak boleh ditunda, tidak boleh dinegosiasikan. Ini adalah perjalanan panjang, tetapi bangsa hanya menjadi besar jika ia berani melawan penyakitnya sendiri.
Di penghujung catatan ini, ada secercah harapan. Secara pribadi saya meyakini bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki keseriusan dalam membenahi persoalan yang namanya Korupsi ini. Sebagaimana dalam bukunya PARADOKS INDONESA, yang beliau tulis saya menemukan ada dua catatan dan tugas besar yang beliau sampaikan diantaranya; dalam bukunya itu Pertama memastikan supremasi hukum, dan Kedua; mengejar serta menangkap para koruptor. Dua prinsip ini tentu bagi kita adalah alarm keras bagi para pemangku kebijakan dan bagi bangsa ini.
Semoga catatan ini tidak berhenti sebagai renungan, tetapi menjadi dorongan nyata untuk membangun efek jera yang sungguh-sungguh kepada para koruptor. Selamat Hari Anti-Korupsi !
