Tanpajeda – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, resmi memulai penyegaran birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Penyegaran tersebut dilakukan melalui pergeseran jabatan pada tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sementara jabatan Sekretaris Daerah dipastikan tetap dipertahankan.
Tujuh OPD yang mengalami pergeseran jabatan meliputi Sekretariat DPRD (Sekwan), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans), Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Rumah Sakit Daerah (RSD) Kota Tidore.
Untuk jabatan Sekretaris DPRD, Rudy Ipaenin yang sebelumnya menjabat Sekwan digeser sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Sementara itu, Abdul Muis A. Husein, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas PUPR, dipercaya mengisi jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, menggantikan Muhammad Sjarif.
Selanjutnya, Muhammad Sjarif digeser sebagai Kepala Dinas Kominfo, menggantikan Marjan Djumati. Adapun Marjan Djumati kini menjabat sebagai Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
Pada sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, Zainudin Umasangadji yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pendidikan, dipercaya sebagai Kepala Dinas Nakertrans, menggantikan Ruslan W. Yunus.
Sementara itu, jabatan Direktur RSD Kota Tidore yang sebelumnya dijabat dr. Fajar Puji Wibowo, kini dipercayakan kepada dr. Zuhrina Ridwan.
Selain pergeseran pada tujuh OPD tersebut, Wali Kota juga melakukan pengisian jabatan kosong pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Yakub Husain dilantik sebagai Kepala BPKAD, sementara jabatan Asisten Administrasi Umum kini diisi oleh Sofyan Saraha.
Untuk jabatan pejabat eselon II lainnya, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan masih mempertahankan pejabat lama, di antaranya Ismail Dukomalamo sebagai Sekretaris Daerah, Rusdy Thamrin, S.IP sebagai Kepala BKPSDM, Mansyur, S.E sebagai Kepala Bapenda, Ir. Saiful Bahri Latif, M.Si sebagai Kepala Bapperida, Arif Radjabessy, S.E sebagai Inspektur Daerah, serta Ali Dukomalamo, S.Pd, M.Si sebagai Kepala Dispora.
Pejabat lainnya yang tetap dipertahankan antara lain Daud Muhammad, S.IP sebagai Kadis Budpar, Hamid Abd. Latif, S.Pi sebagai Kadis Perikanan, Dra. Selvia Mohd. Nur sebagai Kadis Perindagkop, Drs. Umar Zen, M.M sebagai Kadis Sosial, Drs. Marsaid Idris, M.Si sebagai Kadis Perhubungan, Drs. Muslihin, M.Si sebagai Kepala Kesbangpol, Yakub Marajabessy, S.P, M.M sebagai Kadis Ketahanan Pangan, serta Fauzi Robo, S.P, M.Si sebagai Kadis Pertanian.
Selain itu, M. Hasybi KF Marsaoly, S.Sos tetap menjabat sebagai Kadis P2KBP3A, Aminah Abd. Karim, S.E, M.Si sebagai Kadis PTSP, Muhammad Abubakar, S.Pd, M.Si sebagai Kalaksa BPBD, dan Drs. Yusuf Tamnge sebagai Kasatpol PP.
Pelantikan dan pengangkatan pejabat tinggi pratama ini ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Tidore Kepulauan Nomor 3.1 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
Usai pelantikan, Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, menegaskan bahwa jabatan Sekretaris Daerah belum dapat dilakukan pergantian karena proses dan mekanismenya cukup panjang.
“Untuk Sekda, saat ini belum diganti,” ujar Wakil Wali Kota.
Meski demikian, Wali Kota menegaskan bahwa proses pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV akan dilakukan secara bertahap, termasuk pelantikan gelombang kedua. Evaluasi kinerja tetap menjadi acuan utama, dan pejabat yang tidak memenuhi pakta integritas akan segera dievaluasi.
“Pimpinan OPD tidak harus menunggu dua setengah atau lima tahun. Jika dalam perjalanan kinerjanya tidak baik, maka akan langsung kami evaluasi,” tegas Muhammad Sinen.
Reporter : Tim Redaksi
Editor : M. Rahmat Syafruddin
