Tanpajeda – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Masa Persidangan II Tahun 2025 yang digelar Rabu (29/4/2026) di Gedung DPRD Kota Tidore Kepulauan.
Agenda rapat tersebut adalah penyampaian catatan dan rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat dipimpin oleh Ade Kama dan dihadiri 19 dari 25 anggota DPRD, unsur Forkopimda, para asisten, staf ahli, serta pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
Dalam pidatonya, Wali Kota menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyelaraskan kebijakan dengan pemerintah pusat, khususnya terkait Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang penghematan belanja negara.
Ia menyebut kebijakan efisiensi sebagai langkah strategis untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih sehat dan berkelanjutan.
“Efisiensi anggaran 2025 adalah langkah berani yang krusial. Kunci keberhasilannya terletak pada transparansi, pengawasan ketat, serta kemampuan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Muhammad Sinen juga menekankan bahwa kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah lebih kreatif dalam mengelola keuangan serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, efisiensi bukanlah hambatan pembangunan, melainkan peluang untuk mendorong inovasi dan ketepatan sasaran program.
Ia mengakui, kebijakan ini berdampak pada aktivitas pemerintahan di awal pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Karena itu, pemerintah daerah akan melakukan pemetaan ulang program prioritas yang memiliki efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
Langkah strategis yang disiapkan antara lain memprioritaskan sektor perikanan, pertanian, dan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi. Penguatan infrastruktur di sektor tersebut diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Selain itu, efisiensi belanja juga diarahkan untuk memperkuat jaring pengaman sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wali Kota memastikan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan tetap berjalan optimal di tengah pengetatan anggaran, serta seluruh rekomendasi DPRD akan ditindaklanjuti secara terukur dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah.
Menutup pidatonya, ia mengajak seluruh pihak menjadikan kebijakan efisiensi sebagai momentum membangun struktur keuangan daerah yang lebih transparan dan tangguh. Ia optimistis target pembangunan tetap dapat dicapai dengan kolaborasi semua pihak.
Sementara itu, juru bicara DPRD, Sarmin Mustari, menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis lintas sektor. Di sektor pendidikan, DPRD mendorong audit internal dan pemerataan akses belajar. Di sektor kesehatan, dilakukan transformasi program penanganan stunting serta audit kinerja layanan.
Pada sektor tenaga kerja, DPRD merekomendasikan pembaruan kurikulum pelatihan serta pengembangan platform digital “Tidore Karir”. Di sektor sosial, disoroti pentingnya restrukturisasi program KUBE, validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), hingga transformasi bantuan sosial menuju kemandirian.
Untuk sektor pertanian dan perikanan, DPRD mendorong peningkatan produksi melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, serta penguatan koperasi nelayan guna menjamin ketersediaan BBM, operasional, dan es balok.
“Rekomendasi juga menyasar sektor ekonomi kreatif, koperasi, perencanaan, hingga tata kelola. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari output, tetapi outcome yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Sarmin.
Reporter : Tim Redaksi
Editor : M. Rahmat Syafruddin
