Tanpajeda – Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tidore Kepulauan, Oki Afrizal, menggelar sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Aula Sultan Nuku, Kantor Wali Kota Tidore, Selasa (28/4/2026). Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan percepatan Ground Check (GC) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Tahap II.
Sosialisasi tersebut diikuti pimpinan OPD terkait, para camat, lurah, kepala desa, pendamping PKH, serta operator desa dan kelurahan se-Kota Tidore Kepulauan. Kegiatan ini menjadi langkah strategis memperkuat validitas data ekonomi dan sosial masyarakat sebagai dasar kebijakan pemerintah.
Dalam arahannya, Muhammad Sinen menegaskan pentingnya sensus ekonomi sebagai instrumen untuk memperoleh data akurat, khususnya terkait penerima bantuan PBI yang harus terus diperbarui.
Ia meminta para camat mengoordinasikan lurah dan kepala desa agar aktif melakukan pendataan dan verifikasi di lapangan.
“Saya harap para camat terus mengkoordinir lurah dan kepala desa untuk kerja nyata, sehingga data PKH yang belum 100 persen dapat segera dilengkapi. Ini penting untuk membantu BPS dalam verifikasi lapangan,” tegasnya.
Wali Kota juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPS agar menghasilkan data yang valid dan berkualitas. Menurutnya, sinergi hingga tingkat desa menjadi kunci sukses pelaksanaan sensus dan ground check PBI.
“Sensus ekonomi dan kroscek lapangan BPJS PBI membutuhkan data yang benar-benar valid. Karena itu, saya minta kerja sama semua pihak, dari lurah hingga kepala desa, untuk mempermudah petugas dengan data yang akurat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BPS Kota Tidore Kepulauan, Oki Afrizal, menjelaskan bahwa ground check BPJS PBI dilakukan untuk memastikan data penerima bantuan benar-benar tepat sasaran.
Validitas data, kata dia, sangat penting agar bantuan iuran hanya diterima oleh masyarakat yang berhak.
Ia juga mengingatkan adanya konsekuensi jika data tidak diperbarui, yakni potensi penonaktifan BPJS PBI yang dapat merugikan masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat desa dan kelurahan segera melakukan pembaruan data hingga mencapai 100 persen.
“Kami harap seluruh kelurahan dan desa segera menindaklanjuti pembaruan data. Dukungan operator sangat kami butuhkan agar proses verifikasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat,” pungkasnya.
Reporter : Tim Redaksi
Editor : M. Rahmat Syafruddin
