Tanpajeda – Upaya pencegahan korupsi terus diperkuat di Kota Tidore Kepulauan. Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Kejati Malut) untuk pertama kalinya menggelar sosialisasi penerangan hukum bersama pemerintah daerah, sebagai langkah membangun kesadaran dan komitmen antikorupsi sejak dini.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Sultan Nuku, Rabu (15/4/2026), dihadiri langsung Wali Kota Muhammad Sinen, Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, Sekda Ismail Dukomalamo, serta jajaran pimpinan OPD, camat, lurah, hingga kepala desa.
Asisten Intelijen Kejati Malut, Porman Patuan Radot, menjelaskan bahwa Tidore menjadi daerah pertama pelaksanaan program sosialisasi ini. Program tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman hukum sekaligus mencegah potensi tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan.
“Ini adalah langkah awal untuk meningkatkan kesadaran serta pencegahan dini. Dalam pemerintahan, setiap kebijakan harus berjalan sesuai aturan dan prosedur,” tegasnya.
Ia menambahkan, pendekatan yang dilakukan bersifat humanis melalui edukasi dan penyuluhan hukum, agar tidak ada jarak antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Dengan begitu, berbagai potensi persoalan dapat diantisipasi sejak awal.
Wali Kota Muhammad Sinen mengapresiasi inisiatif Kejati Malut dan menilai kegiatan ini sebagai penguatan penting bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas secara taat hukum.
“Sosialisasi ini menjadi pegangan bagi kita semua, terutama dalam memahami hal-hal seperti gratifikasi yang sering terjadi pada pejabat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa meski Kota Tidore Kepulauan berada di zona hijau Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK dan rutin meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal tersebut bukan jaminan bebas dari persoalan hukum.
“WTP tidak menjamin tidak ada masalah hukum. Karena itu, kegiatan seperti ini menjadi langkah ikhtiar agar kita tetap berada di jalur yang benar,” tegasnya.
Senada, Wakil Wali Kota Ahmad Laiman menilai sosialisasi ini sangat penting dalam memperkuat komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Dibutuhkan komitmen kuat dan pemahaman hukum yang baik agar penyelenggaraan pemerintahan tetap taat asas dan memberi manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh aparatur di Tidore semakin memahami aturan hukum serta mampu menjalankan pemerintahan secara transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.
Reporter : Tim Redaksi
