Tanpajeda – Gelombang kekecewaan terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat mulai disuarakan keras oleh anak cucu adat Kesultanan Tidore. Dalam Dialog Publik Kwatak Bacarita Season 2, perwakilan anak cucu adat Tidore, Jainudin Saleh, menggaungkan wacana “Revolusi Tidore” hingga ancaman mendorong pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pernyataan tersebut disampaikan Jainudin di hadapan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara dari Partai Gerindra, Nazlah Kasuba. Ia mengingatkan kembali sejarah bergabungnya Kesultanan Tidore ke dalam NKRI, termasuk peran Sultan Zainal Abidin Syah dan Presiden Soekarno.
Menurut Jainudin, kondisi saat ini justru menimbulkan kekecewaan karena sejumlah kebijakan pemerintah pusat dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan masyarakat di wilayah Maluku Utara.
Jainudin menyoroti dugaan adanya penyusutan anggaran dalam program koperasi desa. Ia menyebut nilai yang disebut terealisasi ke daerah hanya sekitar Rp1,6 miliar, sementara nilai fisik pekerjaan di lapangan diperkirakan tinggal sekitar Rp1,1 miliar.
Menurut Jainudin, terdapat potensi selisih sekitar Rp500 juta per titik yang perlu dipertanyakan dan diawasi. Ia juga mengkritik mekanisme pelaksanaan program yang menurutnya terlalu tersentralisasi, termasuk dalam pengerjaan proyek dan penunjukan kontraktor. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi kesempatan kontraktor serta tenaga kerja lokal untuk terlibat.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan. Jainudin mempertanyakan besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk program tersebut, sementara pelaksanaannya di sejumlah daerah dinilai masih menghadapi berbagai persoalan.
Ia menilai program dengan anggaran besar harus disertai transparansi, pengawasan dan perencanaan yang matang. Jainudin juga menyinggung adanya sejumlah kasus dugaan gangguan kesehatan atau keracunan yang dialami penerima manfaat di berbagai daerah sebagai bahan evaluasi pemerintah.
Menurutnya, anggaran MBG harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak boleh menimbulkan persoalan baru akibat lemahnya pengawasan maupun pelaksanaan di lapangan.
Selain persoalan program pemerintah, Jainudin menyoroti tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lonjakan harga kebutuhan pokok dinilai semakin memperberat kehidupan masyarakat di daerah.
Ia meminta pemerintah pusat tidak hanya melihat pembangunan dari sisi angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan kebijakan yang diambil berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.
Merespons berbagai persoalan tersebut, Jainudin Saleh menegaskan pihaknya bersama pemangku adat, tokoh masyarakat dan elemen sipil di Maluku Utara akan merumuskan “Resolusi Tidore” atau “Revolusi Tidore”.
Resolusi tersebut, kata dia, akan ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk ultimatum agar pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan yang dinilai merugikan daerah dan memastikan masa depan masyarakat Kesultanan Tidore.
Jainudin bahkan menyatakan, apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons dan pemerintah pusat dinilai gagal memenuhi kepentingan masyarakat, maka pihaknya siap mendorong langkah politik lebih jauh, termasuk wacana pemisahan dari NKRI.
Reporter : Tim Redaksi
Editor : M. Rahmat Syafruddin
