Kabar

Pemkot Tidore Siapkan Strategi Hadapi Tekanan Fiskal, PAD 2027 Ditargetkan Naik Rp9,7 Miliar

×

Pemkot Tidore Siapkan Strategi Hadapi Tekanan Fiskal, PAD 2027 Ditargetkan Naik Rp9,7 Miliar

Sebarkan artikel ini

Tanpajeda – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi tekanan fiskal akibat kebijakan pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Salah satunya melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada Tahun Anggaran 2027 ditargetkan mencapai Rp82.110.770.924 atau meningkat Rp9.743.468.550 dibandingkan tahun 2026.

Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman, saat membacakan jawaban Pemerintah Daerah atas seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027, dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 DPRD Kota Tidore Kepulauan, Selasa (17/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tidore Kepulauan tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ridwan Muhammad Yamin, dan dihadiri 22 dari 25 anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para Asisten, Staf Ahli, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Mengawali penyampaiannya, Ahmad Laiman menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pendapat, pandangan, serta masukan terhadap Ranperda APBD 2027.

Menurutnya, berbagai masukan tersebut merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab kelembagaan DPRD untuk memastikan kebijakan anggaran yang disusun benar-benar berkualitas, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Terkait pendapatan daerah, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan sependapat dengan pandangan fraksi-fraksi DPRD mengenai pentingnya optimalisasi PAD di tengah pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Untuk mencapai target PAD 2027, Pemerintah Daerah akan melakukan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah, meningkatkan digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi, mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, serta memperkuat pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja OPD pengelola PAD.

Sementara terkait belanja daerah, Ahmad Laiman menjelaskan bahwa tingginya kontribusi Belanja Operasi disebabkan oleh komponen Belanja Pegawai yang mencapai 66,39 persen.

Menurutnya, efisiensi belanja pegawai dapat dilakukan apabila kebijakan Pemerintah Pusat mengenai pengalihan pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu dan PPPK Penuh Waktu melalui APBN dapat direalisasikan.

Adapun belanja rutin dan operasional lainnya telah dilakukan efisiensi dalam dua tahun terakhir. Pemerintah Daerah juga tetap berkomitmen memenuhi alokasi anggaran pendidikan sebesar 10 persen dan Standar Pelayanan Minimum bidang kesehatan.

Selain itu, perhatian terhadap sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, pertanian, infrastruktur dasar, serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan tetap menjadi prioritas.

Ahmad Laiman menambahkan, seluruh kegiatan fisik serta pengadaan barang dan jasa yang belum terlaksana pada Tahun Anggaran 2026 akibat kebijakan efisiensi telah diakomodasi dalam Ranperda APBD 2027. Pelayanan dasar kesehatan, baik di Puskesmas maupun RSUD, juga menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah.

Dalam mengantisipasi dampak fenomena El Niño dan La Niña berdasarkan perkiraan BMKG pada 2027, Pemerintah Daerah akan memaksimalkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5 miliar serta dukungan anggaran pada OPD teknis untuk membantu masyarakat yang terdampak.

Pada aspek pembiayaan daerah, Ahmad Laiman menjelaskan bahwa alokasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp73.057.131.867 dalam Ranperda APBD 2027 berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Pusat mengenai pengalihan pembayaran gaji PPPK melalui APBN yang masih dalam tahap pembahasan.

Selain itu, Pemerintah Daerah masih memiliki piutang kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat yang belum disalurkan, dengan nilai kurang lebih Rp160 miliar.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal pada Perumda Ake Mayora guna memperkuat kapasitas pelayanan dan meningkatkan kinerja perusahaan daerah.

Menutup penyampaiannya, Ahmad Laiman berharap pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang akan membahas Ranperda APBD 2027 dapat mencermati serta memberikan penilaian terhadap setiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Ia berharap melalui pembahasan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih berkualitas dan sesuai dengan harapan bersama.

Reporter: Tim Redaksi

Editor : M. Rahmat Syafruddin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *