Tanpajeda – Sebanyak 100 tenaga kerja konstruksi di Kota Tidore Kepulauan mengikuti pembekalan dan uji sertifikasi melalui Program Padat Karya Kementerian Pekerjaan Umum. Kegiatan ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas di sektor konstruksi.
Kegiatan yang diselenggarakan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura tersebut dipusatkan di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tidore Kepulauan, Rabu (18/11/2026).
Pembukaan kegiatan dilakukan oleh Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Rudi Ipaenin, mewakili Wali Kota Tidore Kepulauan. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi Kementerian Pekerjaan Umum atas pelaksanaan program peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja konstruksi di daerah.
Menurut Rudi, sektor konstruksi memiliki peran penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus didukung tenaga kerja yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan profesionalisme.
Ia menegaskan, tenaga kerja konstruksi tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi juga memahami standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta tata cara pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan.
Dalam kegiatan ini, peserta mengikuti pembekalan dan uji sertifikasi untuk jabatan kerja Tukang Pasang Bata dan Plesteran. Keterampilan tersebut membutuhkan ketelitian dan pemahaman standar teknis agar menghasilkan bangunan yang kuat, rapi, dan berkualitas.
Rudi juga menilai program padat karya memiliki manfaat lebih luas karena tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi turut membuka kesempatan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat setempat.
“Sertifikat kompetensi bukan sekadar dokumen atau persyaratan administratif, melainkan pengakuan atas kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai standar yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura, Chandra Permana, mengatakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU berkewajiban mendukung pembangunan nasional melalui peningkatan jumlah sumber daya manusia konstruksi yang kompeten dan bersertifikat.
Menurutnya, program padat karya menjadi instrumen untuk memperluas kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara lebih merata.
Melalui kegiatan ini, tenaga kerja lokal diharapkan memperoleh Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) sebagai bentuk jaminan mutu pekerjaan sekaligus perlindungan hukum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Anggota Komisi V DPR RI Daerah Pemilihan Maluku Utara, Irene Yusiana Roba Putri, yang mengikuti kegiatan secara virtual, turut menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang hasil fisik berupa bangunan yang kokoh dan megah, tetapi juga kualitas tenaga kerja yang mengerjakannya.
Ia menyebut sertifikasi merupakan pengakuan resmi atas kompetensi, keahlian, dan keterampilan tenaga kerja, sekaligus menjadi bagian penting dalam menjamin mutu pekerjaan dan penerapan K3 di lapangan.
Irene menjelaskan, peserta kegiatan ini merupakan tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman sebagai tukang bangunan, tetapi belum mengantongi sertifikat kompetensi. Ia berharap seluruh peserta mengikuti proses pembekalan dan uji sertifikasi dengan sungguh-sungguh, disiplin, serta menerapkan ilmu yang diperoleh dalam pekerjaan konstruksi.
Melalui program ini, peningkatan keterampilan dan sertifikasi diharapkan dapat memperkuat daya saing tenaga kerja lokal serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Maluku Utara.
Reporter: Tim Redaksi
Editor: M. Rahmat Syafruddin











