Tanpajeda – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mulai memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan melakukan inspeksi dan penilaian kesesuaian terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi di wilayah tersebut.
Langkah ini dilakukan melalui Tim Satuan Tugas (Satgas) MBG Kota Tidore Kepulauan sebagai upaya memastikan pelayanan pemenuhan gizi bagi anak-anak berjalan sesuai standar, tepat sasaran, serta terjamin kualitasnya.
Keseriusan pengawasan tersebut ditandai dengan rapat teknis pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG yang dipimpin langsung Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, di Ruang Rapat Wali Kota, Kamis (5/11/2026).
Rapat tersebut turut didampingi Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain serta Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rudi Ipaenin. Hadir pula Satgas MBG Kota Tidore, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kota Tidore, dan para kepala SPPG se-Kota Tidore Kepulauan.
Dalam arahannya, Muhammad Sinen menegaskan bahwa pembentukan Satgas dan pelaksanaan inspeksi merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, guna memastikan program prioritas Presiden tersebut berjalan maksimal tanpa kendala di lapangan.
Ia meminta seluruh anggota Satgas menjalankan penilaian secara objektif, transparan, dan menggunakan kriteria yang sama terhadap seluruh SPPG. Menurutnya, tidak boleh ada penilaian berdasarkan kepentingan pribadi maupun subjektivitas tim.
“Saya meminta kepada Satgas yang sudah terbentuk, untuk menilai secara objektif dan kriteria yang sama pada seluruh SPPG yang ada dan tidak ada subjektivitas dari tim. Ini semua untuk memberikan pelayanan kepada anak-anak Indonesia agar betul-betul tersalurkan dengan terjamin mutunya,” tegas Muhammad Sinen.
Wali Kota juga memastikan Satgas yang dibentuk Pemerintah Kota Tidore Kepulauan harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Pengawasan tersebut bukan sekadar menjalankan instruksi, tetapi menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelayanan dan memastikan anak-anak di Tidore memperoleh manfaat program MBG secara optimal.
Ia berharap arahan Menteri Dalam Negeri dapat menjadi dorongan bagi seluruh pihak untuk meningkatkan komitmen dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.
“Saya berharap dengan instruksi dari Mendagri ini dapat menambah semangat kita dalam memberikan yang terbaik untuk Kota Tidore Kepulauan. Laksanakan tugas sesuai ketentuan, dan penuhi standar pelayanan tepat sasaran dalam membangun tata kelola SPPG yang profesional, transparan dan tanggung jawab,” ujarnya.
Pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian seluruh SPPG di Kota Tidore Kepulauan dijadwalkan berlangsung selama empat hari ke depan.
Dalam proses tersebut, Tim Satgas akan melakukan pemeriksaan berdasarkan sejumlah indikator dan aspek penilaian yang telah ditetapkan. Hasil inspeksi nantinya menjadi dasar untuk menentukan status kelayakan masing-masing SPPG.
Terdapat tiga kemungkinan rekomendasi hasil penilaian, yakni SPPG dinyatakan layak untuk melanjutkan operasional, layak melanjutkan dengan kewajiban melakukan perbaikan, atau dinyatakan tidak layak untuk melanjutkan operasional.
Melalui inspeksi ini, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berharap seluruh SPPG dapat menjalankan pelayanan sesuai ketentuan dan standar yang berlaku, sehingga Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak serta didukung tata kelola pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Reporter : Tim Redaksi
Editor : M. Rahmat Syafruddin
