Tanpajeda – Ketergantungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat serta kualitas belanja daerah menjadi sorotan sejumlah fraksi DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Berbagai catatan dan rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tidore Kepulauan dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda APBD 2027, Selasa (17/11/2026), yang dihadiri Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ahmad Laiman.
Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Asma Ismail, didampingi Ketua DPRD Ade Kama, serta diikuti 21 dari 25 anggota DPRD. Turut hadir Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, pimpinan OPD, camat, dan insan pers.
Mengawali penyampaian pandangan umum, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Ardiansyah Fauji mengapresiasi peningkatan rencana pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 menjadi Rp915,46 miliar atau meningkat 14,98 persen dibandingkan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.
Namun, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti komposisi pendapatan daerah yang masih didominasi dana transfer. Dari total pendapatan tersebut, PAD hanya mencapai Rp82,11 miliar atau 8,97 persen, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp825,86 miliar atau 90,21 persen.
Atas kondisi tersebut, Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemerintah Daerah menyusun strategi peningkatan PAD melalui pemetaan potensi ekonomi, digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta evaluasi kinerja dan kontribusi badan usaha milik daerah.
Peningkatan PAD, menurut fraksi ini, hendaknya bertumpu pada perluasan aktivitas ekonomi dan perbaikan tata kelola pendapatan tanpa menambah beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku usaha kecil.
Selain pendapatan, Fraksi PDI Perjuangan juga mengingatkan bahwa tahun 2027 merupakan batas waktu penyesuaian komposisi belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen dan alokasi minimal belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen, sesuai dasar perhitungan dan pengecualian yang berlaku.
“Sehubungan dengan hal tersebut, Fraksi meminta Pemerintah Daerah menyampaikan rincian pemenuhan kedua ketentuan tersebut, mengevaluasi belanja birokrasi yang kurang produktif, serta memperkuat penganggaran berbasis kinerja. Hasil efisiensi anggaran perlu diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembiayaan program pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” kata Ardiansyah.
Fraksi PDI Perjuangan juga mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam memperkuat perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan UMKM.
Di sisi lain, keterbatasan kapasitas fiskal daerah dinilai tidak boleh mengurangi komitmen pemerintah terhadap pemerataan pembangunan dan pemenuhan pelayanan dasar. Karakteristik geografis Kota Tidore Kepulauan membutuhkan kebijakan anggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, kondisi infrastruktur, serta akses pelayanan masyarakat antarwilayah.
Untuk itu, Fraksi PDI Perjuangan mendorong prioritas peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penanganan stunting, penyediaan air bersih dan sanitasi, pembangunan infrastruktur jalan, serta penguatan konektivitas antarwilayah dan antarpulau.
Fraksi ini berharap seluruh catatan dan rekomendasi tersebut menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam pembahasan Ranperda APBD 2027. DPRD juga berkomitmen mengawal proses pembahasan anggaran secara konstruktif, transparan, dan bertanggung jawab dengan menempatkan kepentingan serta kesejahteraan rakyat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui juru bicara Kasman Ulidam menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen administratif yang memuat angka-angka pendapatan dan belanja, melainkan instrumen kebijakan publik yang harus mampu menjawab persoalan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Fraksi PKB meminta Pemerintah Daerah memastikan belanja operasional benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan serta peningkatan pelayanan publik.
Belanja modal juga diharapkan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta sarana pendukung ekonomi masyarakat.
Fraksi PKB menghendaki agar RAPBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menurut fraksi ini, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memperoleh pelayanan lebih baik, infrastruktur memadai, kesempatan ekonomi lebih luas, dan peningkatan kesejahteraan.
Selanjutnya, Fraksi Demokrat Karya Indonesia (DKI) melalui juru bicara Yusuf Bahta menyampaikan bahwa Ranperda APBD 2027 beserta nota keuangannya merupakan bagian penting dalam proses penyusunan APBD Kota Tidore Kepulauan karena memuat arah kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, serta komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan amanat otonomi daerah.
Menurut Fraksi DKI, pembahasan Ranperda tersebut tidak cukup hanya melihat angka-angka, tetapi harus memastikan setiap rupiah yang direncanakan benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi DKI meminta Pemerintah Daerah memastikan belanja daerah Tahun Anggaran 2027 berorientasi pada prioritas pembangunan. Setiap program dan kegiatan harus memiliki keterkaitan langsung dengan penurunan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran, penanganan stunting, peningkatan capaian pendidikan, perluasan akses layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar.
“Pandangan Umum Fraksi DKI ini disampaikan dan disetujui untuk ditindaklanjuti pada tahapan pembahasan. Kami berharap pembahasan yang dilakukan dapat menghasilkan APBD yang berkualitas, adil, dan berpihak kepada rakyat,” kata Yusuf.
Senada dengan fraksi lainnya, Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai Nasional Demokrat (ADEM) melalui juru bicara Alifandi Riski Cahya menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan tahunan, melainkan instrumen kebijakan publik yang menentukan arah pembangunan, kualitas pelayanan pemerintahan, pemerataan kesejahteraan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat.
Karena itu, pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 harus dilaksanakan secara cermat, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat Kota Tidore Kepulauan.
Fraksi ADEM memandang setiap kebijakan anggaran harus memiliki keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat di wilayah kepulauan, masyarakat pesisir, petani, nelayan, pelaku UMKM, kelompok rentan, serta masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar dan infrastruktur pembangunan.
Alifandi Riski juga menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga kualitas pelaksanaan, efektivitas program, serta pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah.
Oleh karena itu, Pemerintah Daerah diminta memastikan seluruh program dan kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tepat waktu, tepat sasaran, serta memiliki indikator capaian yang jelas.
“Fraksi ADEM berharap seluruh proses pembahasan Ranperda APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2027 dapat berlangsung secara terbuka, objektif, konstruktif, dan mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya,” tandas Alifandi.
Berbagai pandangan umum tersebut menjadi catatan bagi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk ditindaklanjuti dalam tahapan pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD, sehingga kebijakan anggaran yang ditetapkan nantinya dapat lebih terarah, efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan.
Reporter : Tim Redaksi
Editor : M. Rahmat Syafruddin











