Kabar

Inflasi Terkendali, Perlindungan Sosial Tidore Lampaui Target Pemerintah Pusat

×

Inflasi Terkendali, Perlindungan Sosial Tidore Lampaui Target Pemerintah Pusat

Sebarkan artikel ini

Tanpajeda – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus berupaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus memperkuat pelaksanaan program perlindungan sosial (Perlinsos). Upaya tersebut menunjukkan hasil positif, dengan capaian perlindungan sosial di Kota Tidore Kepulauan telah mencapai 22 persen, melampaui target nasional sebesar 19 persen.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, Ismail Dukomalamo, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2027, Perlindungan Sosial, serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, secara virtual di Ruang Rapat Sekda, Senin (16/11/2026).

Ismail Dukomalamo mengatakan, rapat koordinasi yang dilaksanakan setiap minggu tersebut tidak hanya membahas pengendalian inflasi daerah, tetapi juga menjadi sarana sosialisasi terkait perlindungan sosial dan penetapan upah minimum.

Menurutnya, kondisi harga bahan pokok di Kota Tidore Kepulauan saat ini relatif stabil dan belum mengalami kenaikan. Meski demikian, terdapat beberapa komoditas yang sempat mengalami kenaikan harga pada minggu pertama November, yakni cabai rawit dan cabai merah.

Namun, berdasarkan pemantauan pemerintah daerah, harga kedua komoditas tersebut saat ini telah mengalami penurunan.

“Bahan pokok di Kota Tidore Kepulauan tidak mengalami kenaikan harga, namun ada beberapa komoditi seperti cabai rawit dan cabai merah mengalami kenaikan harga pada minggu pertama Bulan November, namun saat ini sudah mengalami penurunan harga,” kata Ismail.

Selain pengendalian inflasi, Ismail juga mengungkapkan bahwa capaian perlindungan sosial di Kota Tidore Kepulauan telah berada pada angka 22 persen, melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 19 persen.

“Artinya, Kota Tidore sudah melewati batas target yang ditentukan Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, saat ini dinas terkait terus melakukan pengecekan lapangan untuk memastikan pelaksanaan program perlindungan sosial berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Selain itu, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan juga menggencarkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang menyasar seluruh ASN, PPPK, tenaga Non-ASN, hingga masyarakat umum.

Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong pemanfaatan identitas kependudukan digital sekaligus mendukung kelancaran berbagai layanan administrasi pemerintahan.

“Saat ini dinas terkait melakukan kroscek lapangan terkait perlinsos dan juga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang menyasar ke seluruh ASN, PPPK, Non-ASN maupun masyarakat dalam melakukan aktivasi IKD,” tandas Ismail.

Turut hadir dalam rapat tersebut Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam, serta para pimpinan OPD terkait.

Reporter : Tim Redaksi

Editor : M. Rahmat Syafruddin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *