Tanpajeda – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp986.518.497.631 atau sekitar Rp986,5 miliar. Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, menegaskan bahwa setiap rupiah dalam APBD harus dikelola secara bertanggung jawab, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Muhammad Sinen saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan I Tahun 2026, Senin (16/11/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan tersebut dipimpin Ketua DPRD, Ade Kama. Turut hadir Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, Sekretaris Daerah Ismail Dukomalamo, 22 dari 25 anggota DPRD, Staf Ahli Wali Kota, para Asisten Sekda, serta pimpinan OPD.
Dalam pidatonya, Muhammad Sinen menegaskan bahwa penyampaian Nota Keuangan merupakan bagian dari tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 104 dan 105 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Ia menjelaskan, penyusunan APBD 2027 dilakukan di tengah berbagai tantangan ekonomi dan keterbatasan fiskal daerah akibat dinamika transfer Pemerintah Pusat, meningkatnya belanja wajib, serta tuntutan pemenuhan pelayanan publik.
“Kondisi ini mengharuskan kita untuk lebih cermat, realistis, dan selektif dalam menentukan prioritas pembangunan,” kata Muhammad Sinen.
Menurutnya, arah kebijakan anggaran tahun 2027 difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas antarwilayah dan antarpulau, serta penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata.
Selain itu, penanggulangan kemiskinan juga menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah.
Pemerintah Daerah, lanjutnya, akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pajak, retribusi, pemanfaatan aset daerah, serta pengembangan potensi ekonomi lokal.
“Setiap rupiah dalam APBD harus digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Tidore Kepulauan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Muhammad Sinen memaparkan bahwa Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp915.461.365.764, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp82.110.770.924, Pendapatan Transfer sebesar Rp825.863.556.292, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp7.487.038.548.
Sementara itu, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp986.518.497.631, dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp779.550.644.929, Belanja Modal Rp122.119.146.702, Belanja Tidak Terduga Rp5.000.000.000, dan Belanja Transfer Rp79.848.706.000.
Pada komponen pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan diperkirakan sebesar Rp73.057.131.867 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2026. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp2.000.000.000.
Wali Kota berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 bersama DPRD dapat berlangsung secara konstruktif, sehingga menghasilkan kebijakan anggaran yang realistis, berkualitas, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama, menyampaikan bahwa Ranperda APBD 2027 bukan sekadar pemenuhan tahapan administratif, melainkan momentum strategis untuk melihat arah kebijakan pembangunan, kemampuan keuangan daerah, serta prioritas kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“APBD pada hakikatnya merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan dan prioritas pembangunan ke dalam alokasi sumber daya keuangan daerah,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya oleh Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, kepada Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Ade Kama, untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme dan tahapan yang berlaku.
Reporter : Tim Redaksi
Editor : M. Rahmat Syafruddin











